Lampung Bidik Pusat Hilirisasi Pangan, Bappenas Kaji Usulan Kawasan Industri

 

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembangunan kawasan industri pangan untuk mengolah komoditas pertanian menjadi produk bernilai tambah. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari strategi menjadikan Lampung pusat hilirisasi pertanian nasional.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan usulan itu saat menerima kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).

Mirza mengatakan, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Sekitar 70 persen penduduk menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Namun, potensi ekonomi daerah dinilai belum sepenuhnya optimal karena sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Lampung tercatat sebagai produsen padi terbesar keenam dan jagung terbesar kelima di Indonesia. Daerah ini juga menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional serta sekitar 23 persen produksi nanas dunia.

Selain itu, Lampung memiliki komoditas unggulan lain, seperti pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, hingga hasil peternakan.

“Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujar Mirza.

Menurutnya, pembangunan kawasan industri pangan diperlukan agar proses pengolahan hasil pertanian berlangsung di Lampung. Dengan begitu, nilai ekonomi tidak seluruhnya dinikmati daerah lain.

Pemprov Lampung juga menyiapkan sejumlah program pendukung melalui Program Desa Ku Maju. Di antaranya pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa, fasilitas pengering hasil pertanian atau dryer di 500 desa, peningkatan pendidikan vokasi, serta penguatan hilirisasi komoditas di tingkat desa.

Singkong menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus. Mirza menilai produktivitas dan kualitas singkong masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, teknologi budidaya modern, serta kemitraan antara petani dan industri.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut baik usulan Pemprov Lampung. Ia menyebut pembangunan nasional perlu bertolak dari kebutuhan daerah, terutama potensi ekonomi yang tumbuh dari desa.

Menurut Rahmat, penguatan pertanian harus terintegrasi dengan hilirisasi agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.

“Kita ingin pertumbuhan tinggi dan pemerataan juga tinggi. Dari mana caranya? Pertanian. Pertanian seperti apa? Pertanian hilirisasi. Hilirisasi berbasis pertanian,” katanya.

Bappenas, lanjut Rahmat, akan mempelajari berbagai usulan Pemprov Lampung sebagai bahan penyusunan program pembangunan nasional, termasuk pengembangan singkong untuk mendukung industri berbasis pertanian dan energi terbarukan.

Rencana kawasan industri pangan tersebut diharapkan menjadi pengungkit ekonomi daerah. Namun, realisasinya masih menunggu kajian dan dukungan pemerintah pusat. Jika terwujud, kawasan ini diharapkan membuka peluang kerja sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai industri pangan.(Wanda)