Pemprov Lampung Bidik Kawasan Industri Pangan, Hilirisasi Jadi Kunci

 

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendorong pembangunan kawasan industri pangan untuk mempercepat hilirisasi komoditas pertanian. Langkah ini ditujukan agar hasil pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah di daerah sehingga nilai tambah ekonominya dapat dinikmati masyarakat Lampung.

Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Rahmat Pambudy, di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).

Mirza mengatakan, Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra pangan nasional. Sekitar 70 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian, dengan luas wilayah mencapai 3,3 juta hektare.

Sejumlah komoditas Lampung bahkan memiliki kontribusi penting bagi produksi nasional. Produksi padi berada di peringkat keenam nasional, jagung peringkat kelima, sementara Lampung menjadi penghasil ubi kayu terbesar dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap produksi tapioka Indonesia.

Selain itu, Lampung juga dikenal sebagai sentra produksi nanas, pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, hingga komoditas peternakan.

Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti pengolahan hasil pertanian di daerah. Akibatnya, nilai tambah dari sejumlah komoditas unggulan belum maksimal dinikmati masyarakat Lampung.

“Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu, dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujar Mirza.

Untuk memperkuat sektor pertanian, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah program pendukung. Di antaranya pembangunan fasilitas pupuk hayati cair di 2.500 desa, pengering hasil pertanian di 500 desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, serta penguatan ekonomi desa melalui Program Desa Ku Maju.

Mirza juga menyoroti pengembangan singkong sebagai komoditas strategis Lampung. Menurutnya, produktivitas singkong masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budi daya, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut baik usulan Pemprov Lampung. Ia menilai perencanaan pembangunan harus berpijak pada kondisi nyata daerah, termasuk potensi dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Rahmat menyebut pendekatan pembangunan berbasis desa yang dikembangkan Lampung dapat menjadi salah satu model dalam perencanaan pembangunan nasional.

“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi, tetapi harus diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan Bappenas akan mempelajari usulan pembangunan kawasan industri pangan dan hilirisasi pertanian di Lampung. Pengembangan sektor pertanian berbasis hilirisasi dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Red)