BANDAR LAMPUNG – Program Desa Ku Maju mulai menarik perhatian daerah lain. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirim sekitar 20 pejabat untuk mempelajari model pembangunan ekonomi berbasis desa yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Lampung.
Rombongan yang terdiri dari sejumlah asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) itu ingin melihat bagaimana berbagai program desa dirangkai menjadi satu ekosistem ekonomi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung penerapan program Desa Ku Maju dari hulu hingga hilir.
“Pada prinsipnya mereka ingin langsung melihat bagaimana implementasi program ekosistem Desa Ku Maju yang diterapkan di Lampung,” kata Marindo, Selasa (29/9/2026).
Menurut dia, ekosistem Desa Ku Maju mencakup sejumlah sektor, mulai dari pertanian, hilirisasi, ketenagakerjaan, infrastruktur, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga koperasi desa.
Di sektor pertanian, salah satu program yang dikembangkan adalah produksi pupuk hayati cair. Sementara penguatan hilirisasi melibatkan sektor perindustrian dan perdagangan. Adapun peningkatan kapasitas tenaga kerja dilakukan melalui program vokasi.
“Yang mereka lihat bukan secara parsial program tersebut, tapi bagaimana semua program yang ada itu menjadi sebuah ekosistem ekonomi di desa,” ujarnya.
Untuk melihat penerapannya, rombongan Pemprov NTB juga turun langsung ke sejumlah desa di Lampung Utara. Mereka meninjau proses pengembangan ekonomi desa dari sektor produksi hingga pengolahan hasil.
Marindo menjelaskan, program Desa Ku Maju dilaksanakan secara bertahap. Pemprov Lampung sebelumnya telah memulai proyek percontohan di 25 desa.
Pengembangan pupuk hayati cair juga terus diperluas. Melalui perubahan APBD 2026, pemerintah provinsi kembali mengalokasikan anggaran untuk menambah titik produksi di desa-desa. Target jangka panjangnya, setiap desa di Lampung memiliki fasilitas produksi pupuk hayati cair.
Selain itu, pemerintah mengembangkan fasilitas pengering atau *dryer* untuk mendukung pascapanen, terutama mengolah gabah basah menjadi gabah kering. Pembangunannya dilakukan bertahap dan ditargetkan rampung pada 2027.
Rantai ekonomi desa juga diarahkan pada pengembangan pakan ternak, pakan ikan, hingga peternakan ayam. Sektor-sektor tersebut diharapkan saling terhubung sehingga hasil produksi desa tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Pembangunan infrastruktur menjadi bagian lain dari skema tersebut. Pemprov Lampung menggandeng pemerintah kabupaten/kota dan TNI untuk memperbaiki akses jalan desa.
Kolaborasi itu menggabungkan kewajiban pemerintah daerah, termasuk penyaluran dana bagi hasil, dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Ini menjadi sebuah kolaborasi bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan TNI,” kata Marindo.
Ia menegaskan, pembangunan jalan desa tidak menunggu tahun anggaran 2027. Pengalokasian anggarannya sudah mulai dilakukan melalui perubahan APBD 2026.
“Sudah mulai berjalan di perubahan APBD ini,” ujarnya.
Kunjungan NTB menjadi salah satu tanda bahwa model pembangunan desa Lampung mulai dilirik daerah lain. Namun, keberhasilan ekosistem tersebut pada akhirnya akan diukur dari seberapa jauh program-program itu mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat desa.(Wanda)
Gubernur Lampung Sambut Kajati Baru, Apresiasi Dedikasi Kuntadi
Baginda di Tengah Polemik
DPRD Bandar Lampung Gelar Rapat Bahas Perizinan Proyek Fiber Optik Faz Net
