Bandar Lampung — Komitmen memperkuat ketangguhan daerah terhadap ancaman bencana terus diperlihatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung. Memasuki 2025–2026, BPBD Lampung menegaskan arah kebijakan yang lebih progresif yakni menggeser paradigma dari penanganan reaktif menuju pencegahan dan mitigasi berbasis masyarakat.
Provinsi Lampung yang secara geografis memiliki wilayah pesisir panjang, daerah aliran sungai (DAS), serta kawasan perbukitan, memang tidak terlepas dari ancaman banjir, longsor, hingga potensi tsunami. Namun di balik tantangan tersebut, BPBD Lampung membangun fondasi ketangguhan dari tingkat desa.

Kepala BPBD Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, menegaskan bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam penanggulangan bencana.
“Ujung tombak saat bencana bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat di desa dan kelurahan. Karena itu, kita perkuat kapasitas mereka sejak dini,” ujarnya.
Penguatan Sistem Peringatan Dini
Salah satu langkah konkret yang dijalankan pada 2025 adalah pengembangan early warning system (EWS) di sejumlah sungai rawan banjir yang tersebar di enam hingga tujuh kabupaten. Sistem ini dipasang bekerja sama dengan pihak ketiga guna memastikan deteksi dini potensi luapan air dapat segera diinformasikan kepada masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi struktural, yang diharapkan mampu menekan dampak kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi pada awal dan akhir tahun.
Operasi Modifikasi Cuaca yang Efektif
Selain penguatan sistem peringatan dini, BPBD Lampung juga menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebanyak dua kali sepanjang 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama lima hari di awal tahun dan sekitar sepuluh hari di penghujung tahun.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, OMC mampu mereduksi potensi cuaca ekstrem hingga lebih dari 75 persen. Dampaknya pun dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan kondisi banjir yang relatif lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Desa Tangguh Bencana: Dari Program ke Gerakan
Tak hanya fokus pada aspek teknologi, BPBD Lampung juga mendorong penguatan sosial melalui pembentukan dan pendalaman Desa Tangguh Bencana (Destana). Hingga kini, Lampung telah memiliki sekitar 80 desa tangguh yang terbentuk dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun pada periode 2025–2026, fokus kebijakan bukan lagi sekadar menambah jumlah desa, melainkan memperdalam kualitas kesiapsiagaan. Pada 2026, BPBD menargetkan peningkatan kapasitas di sekitar 50 desa serta pengembangan empat kecamatan tangguh bencana di wilayah prioritas seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, dan Pesawaran.
Desa-desa tersebut akan dilibatkan secara aktif dalam:
Penyusunan kajian risiko bencana desa
Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon)
Perancangan jalur evakuasi
Pelaksanaan geladi lapang dan simulasi kebencanaan
“Kita libatkan seluruh unsur desa. Warga ikut menyusun, ikut latihan, dan ikut simulasi. Jadi saat bencana terjadi, mereka tidak panik,” tegas Rudy.
Kolaborasi Multipihak
Dalam implementasinya, BPBD Lampung menggandeng berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi seperti Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera, hingga lembaga kemanusiaan seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Palang Merah Indonesia.
Kolaborasi ini memperkuat dokumen kebencanaan daerah, mulai dari kajian risiko hingga rencana kontinjensi, sekaligus memastikan praktik terbaik diterapkan di tingkat desa dan kecamatan. Peran NGO, termasuk organisasi internasional yang terlibat pascatsunami 2018, juga masih menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas masyarakat.
Menuju Lampung yang Lebih Tangguh
Dengan pendekatan komprehensif yang memadukan teknologi, regulasi, serta pemberdayaan masyarakat, BPBD Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
Upaya ini bukan sekadar program tahunan, melainkan investasi jangka panjang demi menciptakan Lampung yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan bencana di masa depan.(**)





