Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD menegaskan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama pada tahun anggaran 2026. Target jalan mantap ditetapkan mencapai 85 persen, meningkat dari capaian akhir 2025 yang berada di angka 79,99 persen.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Cipta Karya, serta Dinas Pengairan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, mengatakan besarnya alokasi anggaran Dinas BMBK pada 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kondisi jalan yang layak.
“Ini menegaskan bahwa infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama. Jalan adalah kebutuhan dasar dan tuntutan langsung masyarakat,” ujar Mukhlis, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, target 85 persen jalan mantap dinilai realistis dan terukur. Salah satu faktor pendukungnya adalah tingkat degradasi jalan yang relatif rendah, yakni sekitar 2 persen, serta peran aktif Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam melakukan pemeliharaan rutin.
“Dengan penanganan yang cepat, ruas yang sebelumnya rusak berat bisa ditingkatkan menjadi rusak ringan,” jelasnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung juga menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan 18 ruas jalan di berbagai wilayah Lampung. Saat ini, proses persiapan masih berjalan dan lelang proyek ditargetkan mulai Februari 2026.
“Ruas-ruas yang dipilih merupakan prioritas, terutama yang rusak parah, memiliki kepadatan penduduk tinggi, dan sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Mukhlis.
Selain itu, Pemprov Lampung juga menyiapkan anggaran sekitar Rp250 miliar untuk penanganan ruas jalan lainnya di luar skema pinjaman daerah.
Mukhlis menambahkan, ke depan pemerintah mulai mengalihkan pembangunan jalan ke konstruksi rigid beton yang dinilai lebih tahan lama dan memiliki masa pemeliharaan lebih panjang, dengan selisih biaya yang tidak terlalu signifikan dibandingkan konstruksi fleksibel.
“Dengan dukungan anggaran, profesionalisme OPD teknis, dan pengawasan yang ketat, kami optimistis target 85 persen jalan mantap pada 2026 dapat tercapai,” pungkasnya.(Rdo)

Baca Juga  Saat BI Menguatkan Literasi Ekonomi Media

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan