Dua Wajah Lampung: Aspal Kota Mulus, Desa Terperosok

Bandar Lampung-
Lampung sedang menunjukkan paradoks pembangunan yang kian telanjang. Di satu sisi, jalan provinsi tampak mulus dengan tingkat kemantapan mencapai 79,79 persen. Namun di sisi lain, jalan kabupaten/kota—yang justru menjadi urat nadi kehidupan masyarakat—runtuh dalam ketertinggalan dengan rata-rata hanya 49,85 persen.

Ini bukan sekadar ketimpangan. Ini adalah kegagalan menghadirkan keadilan infrastruktur.

Di Bandar Lampung, jalan-jalan nyaris sempurna. Kemantapannya mencapai 96,42 persen. Kota bergerak cepat, ekonomi berdenyut, wajah pembangunan tampak rapi. Namun, begitu keluar dari pusat kota, realitas berubah drastis.

Di Lampung Tengah dan Lampung Utara, kondisi jalan bahkan belum menyentuh 50 persen kemantapan. Lebih parah lagi, di Tulang Bawang, angka itu terjun bebas ke 20,28 persen—sebuah indikator keras bahwa konektivitas di wilayah ini berada di titik kritis.

Jalan, yang seharusnya menjadi penghubung, justru berubah menjadi penghambat.
Petani kesulitan mengangkut hasil panen. Biaya distribusi melonjak. Harga barang ikut terdorong naik. Anak-anak sekolah harus menempuh perjalanan yang tidak layak. Dalam kondisi darurat, akses kesehatan bisa terhambat hanya karena jalan yang rusak.

Kontras ini memperlihatkan satu hal: pembangunan belum menyentuh akar.
Secara kewenangan, jalan kabupaten/kota memang berada di tangan pemerintah daerah. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya jurang kapasitas yang lebar antar wilayah. Daerah dengan fiskal kuat mampu menjaga jalan tetap mantap, sementara daerah lain tertinggal tanpa daya dorong yang cukup.
Akibatnya, yang terjadi bukan sekadar perbedaan kualitas jalan, melainkan ketimpangan kesempatan hidup.
Wilayah seperti Way Kanan dan Mesuji yang hanya berada di kisaran 30 persen kemantapan, kini menghadapi ancaman isolasi ekonomi. Potensi daerah terhambat bukan karena sumber daya yang minim, tetapi karena akses yang tidak layak.

Ini adalah alarm keras bagi arah pembangunan Lampung.
Jika pembangunan hanya bertumpu pada jalan provinsi dan wajah kota, maka yang tercipta adalah ilusi kemajuan. Sementara di belakangnya, kabupaten-kabupaten tertatih, menanggung beban infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki.

Lampung kini menghadapi dua pilihan: membiarkan ketimpangan ini melebar, atau melakukan koreksi serius yang menyentuh wilayah paling bawah.
Sebab jika tidak, jurang ini bukan hanya akan memisahkan jalan—tetapi juga masa depan.(Wanda)