APBD Lampung Dibedah Total

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pos anggaran dibuka untuk dikaji bersama fraksi-fraksi dengan tujuan memangkas belanja yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan mengalihkan anggaran ke program-program prioritas.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK agar penyusunan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas,” ujar Giri, Rabu (29/7).

Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, Giri menegaskan APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menekan ketimpangan, serta memperkuat daya beli masyarakat.

Menurutnya, pembahasan anggaran tidak lagi hanya berorientasi pada besaran belanja, tetapi harus mengacu pada indikator makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, IPM, hingga penurunan gini ratio.

DPRD juga memastikan akan mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, terutama di sektor pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi daerah. Program bantuan dryer, pupuk, bibit, hingga pengendalian hama menjadi perhatian dalam penyusunan APBD mendatang.

“Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” katanya.

Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD menemukan sejumlah persoalan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung ketersediaan alat kesehatan yang memadai.

Giri menilai kondisi tersebut harus segera dibenahi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu. DPRD pun mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dukungan pengadaan peralatan medis.
“Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Sorotan juga diarahkan pada usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang disebut mencapai 7 hingga 15 persen. Menurut Giri, kenaikan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, Sekretariat DPRD Lampung telah lebih dahulu melakukan rasionalisasi anggaran sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah batas 2,5 persen sesuai ketentuan.
Di sektor pertanian, DPRD juga menilai masih banyak program strategis yang belum memperoleh dukungan anggaran pada tahun sebelumnya. Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan petani adalah serangan hama tikus yang terjadi di berbagai sentra pertanian.

“Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran,” kata Giri.

Selain mengevaluasi belanja daerah, DPRD turut menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam tiga tahun terakhir belum mencapai target. Giri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru dengan pendekatan yang lebih spesifik sesuai karakteristik setiap kabupaten dan kota.

DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara data retribusi di lapangan dengan laporan resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami,” pungkas Giri.(Red)