Bandar Lampung — Anggaran miliaran rupiah untuk kegiatan wisata rohani Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kembali berada di bawah sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat sipil memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandar Lampung, Rabu (28/1/2026), sebagai bentuk kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Rencana aksi tersebut disampaikan perwakilan aliansi masyarakat sipil saat ditemui di Bandar Lampung, Senin (26/1/2026). Massa menilai penggunaan anggaran wisata rohani menyimpan berbagai kejanggalan dan patut dibuka secara transparan kepada publik.

Berdasarkan data yang disorot massa aksi, anggaran wisata rohani Bagian Kesra Pemkot Bandar Lampung tercatat mencapai Rp10 miliar pada Tahun Anggaran 2025 dan kembali dialokasikan sebesar Rp5 miliar pada Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga  Proyek Penyekatan Gedung DPRD Bandar Lampung Senilai 9,9 Miliar Terindikasi KKN

Sorotan utama mengarah pada pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Salah satu kegiatan wisata rohani disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk target 1.000 peserta, namun realisasi di lapangan hanya memberangkatkan 468 orang.

Selain soal jumlah peserta, massa aksi juga mempertanyakan penunjukan CV RDA sebagai pelaksana kegiatan. Perusahaan tersebut dinilai tidak memiliki rekam jejak yang jelas dan profesionalitas yang dapat diverifikasi sebagai penyedia jasa perjalanan wisata.

“Jejak digital hampir tidak ditemukan, tidak ada promosi paket wisata, portofolio kegiatan tidak jelas, bahkan akun media sosialnya pun minim aktivitas. Dengan anggaran sebesar itu, tentu publik berhak mempertanyakan,” ujar salah satu perwakilan massa.

Baca Juga  Pemprov Lampung Intensifkan Pengawasan Pasar

Menurut massa aksi, kegiatan keagamaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Selain menuntut keterbukaan dokumen penggunaan anggaran, massa juga mendesak aparat penegak hukum, baik Polda Lampung maupun Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran wisata rohani Kesra Pemkot Bandar Lampung.

“Aksi ini bukan untuk menolak kegiatan keagamaan, tetapi memastikan anggaran publik tidak disalahgunakan dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas perwakilan massa lainnya.

Aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung damai, tertib, dan konstitusional, dengan melibatkan unsur masyarakat, pemuda, dan mahasiswa yang peduli terhadap transparansi anggaran dan pemberantasan korupsi di Kota Bandar Lampung.

Baca Juga  Bukan Sekadar Tali Asih, Gubernur Bengkulu Hadir Menguatkan Pasien RSUDAM

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkot Bandar Lampung, Joni Asman belum memberikan tanggapan. Walaupun sudah ditelpon dan konfirmasi melalui pesan whatsapp.(Wanda)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan