Marindo Dorong Biro Ekonomi Lampung Jadi Pengendali Kebijakan

BANDAR LAMPUNG — Mengendalikan perekonomian daerah bukan sekadar menghitung angka pertumbuhan, inflasi, atau harga komoditas. Di balik angka-angka itu ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga—petani yang menunggu harga panen, pedagang yang menghadapi perubahan harga, hingga keluarga yang merasakan langsung naik-turunnya biaya kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung ingin Biro Perekonomian Sekretariat Daerah tidak berhenti sebagai perangkat yang mengurus administrasi dan menghadiri rapat. Biro tersebut didorong menjadi semacam radar ekonomi pemerintah, yang mampu membaca persoalan sejak dini dan membantu menentukan langkah sebelum masalah membesar.

Dorongan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Penguatan Peran Biro Perekonomian sebagai Pengendali, Pengintegrasi, dan Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Lampung yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif, Jumat (28/8/2026).

Menurut Marindo, Biro Perekonomian memiliki posisi penting karena berada di antara berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah.

“Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak,” tegasnya.

Ia ingin Biro Perekonomian lebih banyak bekerja dengan data dan menghasilkan economic briefing yang dapat membantu pimpinan mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Bagi Marindo, data ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas. Data harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: apa yang sedang terjadi di masyarakat dan apa yang harus dilakukan pemerintah?

Salah satu yang menjadi perhatian adalah perubahan harga kebutuhan pokok. Ketika harga komoditas mulai bergerak naik, pemerintah harus sudah mengetahui penyebabnya dan menyiapkan intervensi sebelum kenaikan tersebut menekan masyarakat dan mendorong inflasi.

Karena itu, Marindo mendorong dibangunnya dashboard ekonomi Lampung yang dapat memantau berbagai indikator secara harian, mingguan, dan bulanan.

Dashboard itu nantinya tidak hanya memuat inflasi dan harga komoditas, tetapi juga investasi, ekspor, kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), pertumbuhan ekonomi, serta sektor-sektor strategis lainnya.

Indikatornya bahkan diharapkan dibuat sederhana melalui sistem merah, kuning, dan hijau.

“Kalau ada indikator yang merah, kita harus tahu apa masalahnya dan apa intervensi yang harus dilakukan,” ujarnya.

Marindo mencontohkan pengendalian harga beras. Berdasarkan perkembangan data dari minggu ke minggu, terdapat potensi tekanan inflasi. Namun, intervensi pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian mampu meredam tekanan tersebut.

“Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi,” jelasnya.

Pengalaman tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya pemerintah bergerak berdasarkan informasi yang cepat dan akurat.

Biro Perekonomian juga diminta tidak hanya menemukan persoalan, tetapi ikut mencari jalan keluar. Fungsi itu disebut sebagai economic problem solver, yakni menyusun rekomendasi dan mengoordinasikan langkah intervensi bersama perangkat daerah terkait.

Pada saat yang sama, setiap program pemerintah diharapkan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

Marindo mencontohkan program di sektor pertanian, seperti dryer dan POC, yang mulai dapat dihitung kontribusinya terhadap produktivitas dan nilai tambah ekonomi. Pola serupa diharapkan diterapkan pada sektor kelautan, perikanan, maupun sektor strategis lainnya.

Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah pada 2030 bukan sesuatu yang mustahil.

Namun, target tersebut membutuhkan kerja yang tidak biasa. Pemerintah harus mampu membaca perubahan, mengukur dampak setiap kebijakan, serta bergerak cepat ketika muncul persoalan.

“Biro Ekonomi seperti yang diharapkan, dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkasnya.(Red)