Mengutak-atik Rp8,7 Miliar untuk Motor Kepala Sekolah

BANDAR LAMPUNG — Anggaran pendidikan Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Kali ini, rencana Dinas Pendidikan mengalokasikan Rp8,7 miliar untuk pengadaan sepeda motor bagi kepala sekolah SD dan SMP pada Tahun Anggaran 2027 dipertanyakan Komisi IV DPRD Bandar Lampung.

Bukan semata soal besarnya anggaran, melainkan juga urgensi dan ketepatan prioritasnya. Ketika kebutuhan siswa masih harus diperhitungkan dalam belanja pendidikan, miliaran rupiah justru direncanakan untuk pengadaan kendaraan bagi kepala sekolah.

Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni, mempertanyakan alasan di balik rencana belanja tersebut. Menurut dia, pengadaan motor belum menjadi kebutuhan mendesak karena sebagian besar kepala sekolah telah memiliki kendaraan pribadi.

“Kepala sekolah di Bandar Lampung, tidak mungkin enggak ada kendaraan. Hampir semua kepala sekolah punya kendaraan,” ujar Asroni dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kamis (15/10/2026).

Pernyataan Asroni menyoroti persoalan mendasar dalam perencanaan anggaran: apakah pengadaan motor benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pelayanan pendidikan, atau masih ada kebutuhan lain yang lebih layak didahulukan?

Dengan nilai mencapai Rp8,7 miliar, rencana pengadaan itu bukan perkara kecil. Setiap rupiah yang dibelanjakan dari anggaran publik semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas, manfaat terukur, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Asroni pun menawarkan alternatif penggunaan anggaran tersebut. Alih-alih membeli kendaraan, dana itu menurut dia lebih baik diarahkan untuk pengadaan seragam sekolah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh siswa.

“Kenapa itu tidak kita masukin ke anggaran seragam,” tegasnya.

Usulan itu sekaligus menggeser pembahasan dari sekadar pengadaan barang menuju pertanyaan tentang keberpihakan anggaran pendidikan. Di satu sisi, terdapat rencana penyediaan kendaraan bagi kepala sekolah. Di sisi lain, ada kebutuhan siswa yang dapat dipertimbangkan sebagai sasaran belanja.

Sorotan serupa datang dari anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung dari PDI Perjuangan, Sri Ningsih. Ia mempersoalkan penempatan anggaran pengadaan kendaraan bermotor tersebut dan meminta kejelasan mengenai pos anggarannya.

“Padahal anggaran untuk kendaraan bermotor di Bagian Umum,” kata Sri Ningsih.

Pernyataan itu menambah daftar pertanyaan yang perlu dijawab Dinas Pendidikan. Selain urgensi pengadaan, penempatan anggaran juga perlu dijelaskan agar perencanaan belanja sesuai dengan kebutuhan dan tata kelola anggaran yang berlaku.

Pembahasan RKA semestinya menjadi ruang untuk menguji setiap usulan belanja, bukan sekadar mengesahkan daftar kebutuhan. Terlebih, anggaran pendidikan menyangkut kepentingan publik yang luas dan harus disusun dengan pertimbangan manfaat yang jelas.

Rencana pengadaan motor senilai Rp8,7 miliar itu kini menghadapi pertanyaan yang sederhana, tetapi mendasar yakni seberapa mendesak kendaraan tersebut dibandingkan kebutuhan lain di sekolah?. (Suf)