Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026 bersama instansi vertikal dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi kelembagaan.
Penandatanganan digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026). Dokumen NPHD ditandatangani Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Nurul Fajri bersama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana, serta perwakilan unsur TNI dan Polri.
Kegiatan tersebut disaksikan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan hibah daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendukung visi pembangunan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.
Menurutnya, dukungan melalui mekanisme hibah daerah merupakan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.
Pemprov Lampung menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.(**)
