Rp3,7 Miliar Habis, Terminal Masih Sepi

Bandar Lampung — Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merealisasikan anggaran sebesar Rp3,78 miliar dari total pagu Rp4,45 miliar dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tahun 2025. Tingginya serapan anggaran itu justru menuai sorotan karena sejumlah target pelayanan publik dinilai tidak tercapai.

Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Dalam laporan capaian program, kegiatan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp70,7 juta dengan realisasi hampir 100 persen.

Namun target pelayanan terminal sebanyak 320 ribu orang maupun barang selama satu tahun justru tercatat tidak tercapai sama sekali atau nol persen.

Meski aktivitas terminal minim, laporan tetap mencatat keberhasilan karena enam unit terminal berhasil direhabilitasi dan dipelihara dengan capaian administrasi 100 persen.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran. Pasalnya, terminal yang dipelihara menggunakan dana daerah belum mampu mendorong aktivitas transportasi masyarakat.

Sorotan lain muncul pada pengelolaan parkir. Kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir memiliki pagu anggaran Rp90,4 juta. Namun hingga akhir tahun, realisasi anggaran tercatat nol rupiah.

Ironisnya, dokumen izin parkir tetap dinyatakan selesai 100 persen. Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir sebesar 25 persen hanya terealisasi 18,93 persen atau sekitar 76 persen dari target.

Di sisi lain, kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ menjadi program dengan anggaran terbesar mencapai Rp1,93 miliar. Seluruh dokumen dan laporan dalam kegiatan tersebut dinyatakan selesai dengan tingkat serapan hampir sempurna.

Meski demikian, kondisi lalu lintas di Bandar Lampung dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Kemacetan, parkir liar, hingga angkutan yang semrawut masih menjadi persoalan di sejumlah titik kota.

Ketua AML Lampung, Sunawardi, menilai tingginya serapan anggaran seharusnya dibarengi dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai ukuran keberhasilan hanya berhenti pada laporan administrasi dan penyerapan anggaran, sementara pelayanan transportasi publik masih carut-marut,” katanya.

Menurut dia, gagalnya target aktivitas terminal hingga nol persen menjadi alarm serius bagi pengelolaan transportasi di Bandar Lampung.
“Artinya ada persoalan mendasar yang harus dievaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar pemeliharaan fisik terminal,” ujarnya.

Sunawardi juga menyoroti target PAD parkir yang tidak tercapai. Ia menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan sektor parkir di lapangan.
“Padahal sektor parkir punya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ucapnya.

AML Lampung meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan audit evaluatif terhadap program-program Dishub yang menyerap anggaran besar namun belum berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan yang terlihat bagus di atas kertas, tetapi juga perbaikan transportasi yang benar-benar dirasakan di jalanan,” tegasnya.(Wanda)