Sekdaprov Pimpin Rakor Penanganan Banjir Bandar Lampung

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan sungai dan banjir di wilayah Kota Bandar Lampung yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rapat tersebut dilakukan sebagai langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung dalam merespons banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan genangan di sejumlah pemukiman dan ruas jalan serta menimbulkan kerugian material bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota provinsi tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dan instansi.
“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air ini berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci utama,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung Mukhlis Basri yang memberikan catatan terkait penataan infrastruktur drainase dan aliran sungai.
Ia menyarankan agar dilakukan kajian ulang terhadap sistem aliran air agar dapat langsung mengalir ke muara sungai atau laut yang lebih dekat sehingga dapat mengurangi beban drainase di kawasan perkotaan.
“Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota telah melakukan berbagai langkah penanganan darurat pascabanjir.
“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan. Namun kami juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai agar rencana teknis seperti peninggian tanggul dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) Roy Panagom Pardede menjelaskan pihaknya telah menyiapkan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya yang akan dilakukan antara lain normalisasi kapasitas sungai serta peninggian tanggul di sejumlah titik yang dinilai kritis.
Dalam rapat tersebut disepakati beberapa langkah strategis untuk penanganan banjir secara berkelanjutan, di antaranya penyusunan masterplan banjir terintegrasi dari hulu hingga hilir, pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu untuk menahan laju air, serta normalisasi dan peninggian tanggul di sejumlah aliran sungai.
Selain itu, pemerintah juga akan menegaskan kembali penataan ruang dengan menertibkan bangunan di bantaran sungai serta menambah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.
Marindo juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tidak membuang sampah ke sungai yang dapat menyumbat drainase.
“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” katanya.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sistem sungai dan drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan sehingga risiko banjir di masa mendatang dapat diminimalisir.(wanda)