BANDAR LAMPUNG– Wacana pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran minimal Rp100 miliar bagi setiap ibu kota provinsi membuka peluang bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. DPRD setempat mendorong agar dana tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki jalan lingkungan yang selama ini luput dari perhatian.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menilai tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto itu berpotensi dimasukkan dalam skema APBD 2027.
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, apabila dana itu terealisasi pada akhir 2026, pencatatannya perlu disesuaikan dengan mekanisme penganggaran daerah. Sebab, pembahasan APBD Perubahan 2026 telah rampung.
“Mungkin dana tersebut bisa dicatat menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan nanti dimasukkan di APBD Murni tahun 2027 di induk,” ujar Wiyadi saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (14/11/2026).
Saat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandar Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih membahas rancangan APBD 2027. Pengesahannya ditargetkan rampung pada akhir November mendatang.
Namun, Wiyadi mengingatkan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memastikan aturan teknis penggunaan dana tersebut. Hal utama yang perlu diperjelas adalah apakah tambahan anggaran Rp100 miliar itu bersifat *earmarked* atau *block grant*.
Jika bersifat *earmarked*, penggunaannya harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Sementara jika berbentuk *block grant*, pemerintah kota memiliki keleluasaan untuk mengalokasikannya berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.
“Kalau dia sifatnya block grant, biasanya penggunaannya disesuaikan dengan prioritas-prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita lihat dulu substansinya,” katanya.
Wiyadi berharap, jika dana tersebut dapat digunakan secara fleksibel, pemerintah kota tidak hanya berkonsentrasi membenahi jalan protokol. Jalan-jalan di kawasan permukiman warga juga harus mendapat perhatian.
Menurut dia, masih banyak jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“Selain ruas jalan utama, masih banyak ruas jalan di lingkungan perumahan yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan,” ujarnya.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung segera melakukan pendataan terhadap titik-titik jalan rusak, terutama di kawasan permukiman.
Terlebih, Bandar Lampung mulai memasuki musim penghujan. Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan dikhawatirkan semakin parah dan mengganggu mobilitas warga.
Bagi Wiyadi, tambahan anggaran dari pusat semestinya menjadi kesempatan untuk menjawab persoalan infrastruktur yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, bukan sekadar mempercantik wajah kota.(**)
Gubernur Apresiasi Kontribusi Warga Pasundan Dalam Pembangunan di Provinsi Lampung
Anggota DPRD Soroti Implementasi KUHP Nasional
Pemprov Lampung Dorong Pesantren Adaptif di Era Digital
