Marindo Minta Pelayanan Publik Lebih Humanis

 

BANDAR LAMPUNG – Pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang penghargaan, predikat, atau angka penilaian. Lebih dari itu, masyarakat harus benar-benar merasakan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian ketika mengakses layanan pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Senin (9/11/2026).

Marindo mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menjadikan penilaian Ombudsman sekadar agenda rutin untuk mengejar predikat. Sebaliknya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk melihat kekurangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari hasil evaluasi administratif. Hal yang jauh lebih penting adalah tumbuhnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

“Tujuan utama kita tetaplah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Predikat dan hasil penilaian merupakan bentuk evaluasi, sedangkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan hal yang harus terus kita jaga,” ujar Marindo.

Ia menilai, pelayanan yang berkualitas berawal dari aparatur yang memiliki kompetensi, kepedulian, dan kemampuan memahami kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ASN tidak cukup hanya menguasai aturan dan prosedur. Mereka juga harus mampu memberikan pelayanan secara manusiawi, termasuk kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Marindo menegaskan, fasilitas seperti jalur khusus disabilitas, ruang laktasi, dan sarana ramah anak bukan sekadar pelengkap untuk memenuhi standar penilaian. Keberadaannya merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar setiap warga mendapatkan hak pelayanan yang sama.

Selain fasilitas, kecepatan merespons keluhan masyarakat juga menjadi perhatian. Menurut Marindo, setiap pengaduan harus ditindaklanjuti secara serius, bukan dibiarkan tanpa kepastian.

Ia menyebutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung turut memantau aspirasi serta keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Berbagai laporan tersebut kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.

Marindo juga mengapresiasi perubahan pelayanan di Dinas BMBK yang dinilai semakin terbuka dan mudah diakses masyarakat. Ia berharap keterbukaan tersebut terus dijaga melalui penyediaan informasi yang jelas, prosedur sederhana, serta penanganan pengaduan secara cepat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Dodik Hermanto, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan melalui sejumlah tahapan.

Proses tersebut meliputi wawancara dengan penyelenggara dan petugas pelayanan, pemeriksaan dokumen pendukung, peninjauan sarana dan prasarana, hingga wawancara langsung dengan masyarakat pengguna layanan.

Dodik menegaskan, penilaian Ombudsman tidak semata-mata berorientasi pada kelengkapan administrasi. Evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Penilaian ini tidaklah sifatnya hanya administratif saja, tetapi kami berharap Ombudsman bersama pemerintah daerah melalui penilaian ini bisa memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Pada 2025, Pemerintah Provinsi Lampung meraih Opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.

Capaian tersebut menjadi modal sekaligus tantangan bagi Pemprov Lampung untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada penilaian 2026.

Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan pemerintah bukan seberapa tinggi predikat yang terpampang di atas kertas, melainkan seberapa besar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah ketika membutuhkan pelayanan.(**)