BANDAR LAMPUNG — DPRD Kota Bandar Lampung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas Yuniarta, didampingi para wakil ketua dan dihadiri anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta unsur Forkopimda.
Dalam sidang tersebut, juru bicara Pansus, Heti Friskatati, menyampaikan hasil evaluasi dan sejumlah rekomendasi strategis terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kota Bandar Lampung selama tahun 2025.
Pansus LKPJ sendiri diketuai oleh Dedi Yuginta dengan koordinator Bernas Yuniarta.
Dalam laporannya, Pansus menilai secara umum kinerja pembangunan Kota Bandar Lampung sepanjang 2025 menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,97 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi 81,26.
Tak hanya itu, angka pengangguran terbuka tercatat menurun menjadi 7,53 persen, sementara persentase penduduk miskin turun menjadi 6,95 persen. DPRD menilai capaian tersebut menjadi indikator positif terhadap arah pembangunan daerah.
Di sektor keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai sekitar Rp2,66 triliun atau 79,85 persen dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,59 triliun atau 79,10 persen.
Meski demikian, DPRD menyoroti belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 64,23 persen. Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperkuat sistem pendataan dan pengawasan potensi pajak serta retribusi daerah.
Pada sektor pendidikan, DPRD memberikan apresiasi terhadap program tenaga kependidikan yang dinilai berjalan baik dengan realisasi anggaran mencapai 92,52 persen. Pemerintah kota juga diminta tetap memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Sementara di bidang kesehatan, capaian program dinilai sangat baik dengan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal mencapai 100 persen. Namun DPRD tetap meminta peningkatan efisiensi anggaran serta kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Dr A Dadi Tjokrodipo dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
Untuk sektor infrastruktur, DPRD menilai capaian pembangunan jalan dan jembatan sangat baik dengan tingkat kemantapan mencapai 96,42 persen, melampaui target RPJMD sebesar 93 persen.
Meski begitu, DPRD memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir di Kota Bandar Lampung. Pansus meminta pemerintah kota terus memperkuat pembangunan dan perbaikan sistem drainase secara berkelanjutan guna mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah.
Dalam rekomendasinya, DPRD Kota Bandar Lampung meminta pemerintah kota untuk:
-Mengoptimalkan PAD berbasis potensi riil daerah
-Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
-Memperkuat pengelolaan keuangan serta aset daerah
-Memperbaiki kualitas infrastruktur dan drainase
-Memperluas program ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran.
DPRD juga mendorong peningkatan anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja serta penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) guna menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif.
Di akhir rapat, Pansus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta berbagai penghargaan lainnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan pengesahan rekomendasi LKPJ Wali Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembangunan daerah ke depan.(ADV)
DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Tingkat II Bahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024
Gubernur Lampung Tekankan ASN Jadi Teladan, Disiplin dan Kinerja Nyata Jadi Kunci Birokrasi Modern
303 Warga Pesawaran Terima Bantuan ATENSI Kemensos
