JAKARTA – Persatuan bangsa tidak cukup hanya dijaga melalui slogan. Di tengah dinamika sosial, politik, dan ketidakpastian global, kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu fondasi penting untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pesan itu mengemuka dalam Dialog Tokoh Lintas Agama yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, para tokoh lintas agama menyepakati tujuh pernyataan sikap bertema *Merawat Kerukunan, Meneguhkan Kedaulatan Bangsa*.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, dialog tersebut diikuti sekitar 100 peserta dengan menghadirkan perwakilan enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Menurutnya, kesepakatan bersama itu menjadi landasan moral bagi seluruh umat beragama untuk menjaga perdamaian, persaudaraan, dan keharmonisan sosial.
“Semua umat beragama sepakat untuk konsisten mempertahankan sendi-sendi kebangsaan NKRI. Umat beragama juga diajak untuk senantiasa mengendalikan diri dalam menyikapi berbagai macam persoalan yang mungkin muncul di sekitar kita,” ujar Nasaruddin.
Ia menegaskan, nilai-nilai agama harus menjadi sumber inspirasi untuk membangun cinta kasih, persahabatan, dan perdamaian di tengah keberagaman masyarakat.
Menag juga memastikan gerakan merawat kerukunan tidak berhenti pada dialog. Kementerian Agama menggerakkan jajaran Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga masjid-masjid di seluruh Indonesia untuk menggelar doa dan syukur bersama.
Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar spiritual agar Indonesia diberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi global.
“Kita berdoa semoga kesulitan-kesulitan global yang dihadapi bangsa, terutama bangsa Indonesia ini, bisa diangkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tercipta kembali kesejahteraan dan kedamaian bagi keluarga dan seluruh makhluk,” katanya.
Nasaruddin menambahkan, berbagai persoalan kebangsaan selama ini dapat dihadapi melalui penyelesaian yang mengedepankan koridor konstitusi. Karena itu, masyarakat diajak memadukan ikhtiar nyata dengan doa serta rasa syukur.
Adapun tujuh pernyataan sikap yang disepakati para tokoh lintas agama meliputi peneguhan komitmen terhadap NKRI dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, penghargaan terhadap jasa para pahlawan, serta pemeliharaan nasionalisme, patriotisme, persatuan, dan toleransi.
Selanjutnya, para tokoh menempatkan kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi pembangunan, mendorong aktualisasi nilai-nilai luhur agama dalam kehidupan publik, serta mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi di media sosial dengan mengedepankan verifikasi dan klarifikasi.
Poin terakhir menegaskan penolakan terhadap tindakan eksploitatif dan perusakan alam, sekaligus mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh perwakilan tokoh lintas agama, yakni Pdt. Dr. Ir. Hano Abinasti Palit, M.Th. (Kristen), Budi S. Tanuwibowo (Khonghucu), Dr. KH. Marsudi Syuhud (Islam), R.D. Aloysius Budi Purnomo (Katolik), KRHT P. Astono Chandra Dana, S.E., M.M. (Hindu), Yang Mulia Bhikkhu Wongsin Labhiko Mahathera (Buddha), serta Ketua ICMI Arif Satria.
Tujuh poin tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga Indonesia bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.(Rls)





