DPRD Lampung Hadiri Rakor Hidrometeorologi Lintas Sektor, Satgas Mitigasi Banjir Dibentuk

Bandar Lampung –
Anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Mukhlis Basri dan Deni Ribowo, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Rabu (30/4/2025), di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung. Pertemuan lintas sektor ini membahas penanganan banjir yang terjadi sejak Januari hingga April 2025 di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. “Kita akan melakukan kolaborasi bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, instansi vertikal, Danrem, Kepolisian, BBWS, BPJN, dan lainnya,” ujar Gubernur Mirza.

Bentuk Satgas Mitigasi dan Pengendalian Banjir

Dalam rapat, diputuskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi dan Pengendalian Bencana yang akan mulai aktif pada Senin, 5 Mei 2025. Satgas ini memiliki tugas utama melakukan pengerukan saluran air yang menyempit, serta melaksanakan reboisasi di tiga bukit bekas tambang ilegal di Kota Bandar Lampung. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, terutama dari wilayah hulu.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau masyarakat semata. “Banjir ini adalah kesalahan kolektif yang harus kita tangani bersama. Ada tanggung jawab semua pihak di dalamnya,” tegasnya.

Soroti Saluran Air dan Infrastruktur Rusak

Dalam rapat, Gubernur juga menyoroti kondisi saluran air di Kota Bandar Lampung yang mengalami penyempitan drastis. Beberapa saluran yang semula memiliki lebar dua meter, kini hanya tersisa 30 sentimeter. Ia meminta Wali Kota Bandar Lampung segera melakukan penertiban dan mengedukasi masyarakat untuk relokasi apabila menempati daerah aliran air.

Selain itu, Gubernur mengungkapkan masih banyak titik rawan yang memperparah dampak banjir di daerah lain. Di Kabupaten Lampung Selatan, tercatat 29 tanggul jebol yang mengakibatkan banjir semakin meluas. Sedangkan di Kabupaten Pesawaran, maraknya penggundulan hutan membuat kawasan tersebut semakin rentan terkena banjir.

Apresiasi untuk Pemerintah Daerah

Gubernur Mirza juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dinilai telah bekerja keras dalam mengatasi persoalan banjir di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa upaya kolektif lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum dan masyarakat, sangat diperlukan agar solusi penanganan banjir dapat berjalan efektif.

“Melalui rakor ini, kita berharap langkah konkret dapat segera dilakukan, sehingga banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah Lampung bisa dikurangi dampaknya,” pungkas Gubernur Mirza.(Tama)