BANDAR LAMPUNG — Patok-patok berdiri di atas lahan yang dipersoalkan warga Perumahan Griya Sukarame. Sejumlah tanaman dan pohon disebut mulai ditebang pada Oktober 2026. Di tengah perubahan fisik itu, pertanyaan mengenai status hukum lahan, keabsahan revisi site plan, dan dugaan persetujuan pemerintah kota belum menemukan jawaban yang terang.
Dua bidang tanah di Blok E dan Blok F menjadi pusat sengketa. Warga memperkirakan luasnya mencapai 6.585 meter persegi, terdiri atas 5.985 meter persegi di Blok E dan sekitar 600 meter persegi di Blok F.
Forum Komunikasi Warga Griya Sukarame menduga lahan yang diperuntukkan bagi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) itu hendak dikuasai dengan berlandaskan perubahan rencana tapak perumahan. Namun, warga mempertanyakan dokumen yang menjadi dasar perubahan tersebut.
Polemik semakin rumit setelah muncul klaim bahwa penjualan fasum dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Klaim itu berbenturan dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, yang membantah pernah memberikan persetujuan atas transaksi tersebut.
“Tidak ada rapat, tidak ada pemanggilan, dan tidak ada keputusan apa pun soal penjualan fasum itu,” kata Iwan saat dimintai tanggapan, Senin (5/1/2026).
Ia juga menegaskan tidak pernah ada pembahasan resmi, undangan, ataupun surat yang berkaitan dengan penjualan fasum Griya Sukarame.
Pernyataan itu menyisakan pertanyaan yang belum terjawab: jika pemerintah kota tidak pernah memberikan persetujuan, apa yang menjadi dasar transaksi yang dipersoalkan warga?
Jawabannya tidak cukup ditemukan melalui keterangan lisan. Dokumen persetujuan, riwayat perubahan peruntukan, dan status hukum bidang tanah perlu dibuka serta diperiksa oleh instansi berwenang.
Dokumen Lama, Revisi yang Dipertanyakan
Perwakilan Forum Komunikasi Warga Griya Sukarame, Sahroni Yusuf, mengatakan warga memegang dokumen site plan tertanggal 10 Maret 2000. Menurut dia, dokumen tersebut sama dengan dokumen yang ditunjukkan pihak yang mengaku sebagai penerus pengembang perumahan, Surya Hadi Apriyanto, dan disebut telah mengalami perubahan.
Kesamaan dokumen itu justru memunculkan keraguan warga. Mereka mempertanyakan kapan revisi dilakukan, siapa yang mengesahkannya, dan apakah perubahan tersebut benar-benar mengubah peruntukan lahan yang kini dipersoalkan.
“Dia mengatakan pihak pengembang sudah mengajukan perubahan site plan. Bahkan, dia menunjukkan dokumen site plan yang disebut sudah diubah. Ini yang menjadi pertanyaan kami, apakah perubahan itu benar-benar sah atau ada persoalan dalam prosesnya,” ujar Sahroni, Minggu (25/10/2026).
Bagi warga, klaim perubahan rencana tapak tidak otomatis menjadi bukti bahwa penguasaan lahan telah memiliki dasar hukum. Harus ada dokumen yang dapat menunjukkan proses pengajuan, persetujuan instansi berwenang, serta perubahan yang secara spesifik dilakukan.
Persoalan itu juga berkaitan dengan alasan perubahan site plan yang disebut mengacu pada ketentuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sebesar 30 persen.
Warga mempertanyakan aturan yang digunakan, waktu mulai berlakunya, dan relevansinya terhadap Griya Sukarame yang disebut mulai dibangun pada 1995–1996.
Sahroni menyebut perhitungan warga berdasarkan dokumen yang mereka miliki menunjukkan dugaan kelebihan lahan sekitar 6 persen. Namun, perhitungan itu masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi, pengukuran bidang tanah, dan ketentuan yang berlaku.
Yang menjadi soal bukan semata-mata persentase penyediaan fasilitas lingkungan. Pemerintah perlu menjelaskan apakah ketentuan tersebut memang dapat menjadi dasar perubahan peruntukan lahan pada perumahan yang sudah dibangun, serta apakah prosedur perubahan telah dipenuhi.
Sampai ada pemeriksaan resmi, keabsahan revisi site plan yang dipersoalkan warga belum dapat dipastikan.
Pemkot Membantah, Kejaksaan Pernah Menyelidiki
Polemik fasum Griya Sukarame sebelumnya juga menarik perhatian Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan yang pernah disampaikan, Kejari menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) atas dugaan penjualan fasum di perumahan tersebut.
Seksi Pidana Khusus Kejari Bandar Lampung, Riki, didampingi Tegar, mengatakan penyelidikan dilakukan dengan menelusuri dokumen administrasi dan fakta di lapangan.
“Kami sedang mengumpulkan dokumen dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkim Kota Bandar Lampung dan BPN terkait data fasum, serta sudah melakukan cek lapangan pada titik-titik lokasi fasum yang dijual,” kata Riki saat ditemui di kantornya, Jumat (2/1/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penelusuran pernah dilakukan terhadap dokumen dan lokasi yang dipersoalkan. Namun, penerbitan Sprindik tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana ataupun menetapkan pihak tertentu bersalah.
Perkembangan penyelidikan itu masih perlu dikonfirmasi kepada Kejari Bandar Lampung.
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bandar Lampung disebut telah memanggil dua ketua RT yang diduga berkaitan dengan transaksi penjualan lahan fasum tersebut. Hasil pemanggilan dan tindak lanjut administratifnya perlu dijelaskan kepada publik agar tidak menambah ketidakpastian.
Jika klaim persetujuan pemerintah dibantah oleh Sekda, sedangkan warga mempertanyakan legalitas revisi site plan, pemeriksaan lintas instansi menjadi penting. Dinas Perkim perlu menjelaskan status dokumen perencanaan, sedangkan instansi pertanahan perlu memastikan data bidang tanah dan riwayat administrasinya.
Keterwakilan Warga Turut Dipersoalkan
Persoalan fasum Griya Sukarame disebut bukan kali pertama terjadi. Sahroni mengatakan, sebelumnya pernah muncul persoalan serupa di Blok B yang kemudian ditangani melalui pembentukan Tim 15.
Namun, komposisi dan keterwakilan tim tersebut turut dipertanyakan. Menurut Sahroni, lima RT di Lingkungan 1, yakni RT 017, RT 018, RT 019, RT 020, dan RT 021, tidak dilibatkan.
Warga meminta penjelasan mengenai mandat tim, pihak-pihak yang terlibat, dan perkembangan penyelesaian persoalan sebelumnya. Mereka khawatir masalah serupa terus berulang ketika penyelesaian tidak melibatkan seluruh lingkungan yang berkepentingan.
“Kami bukan ingin memenjarakan atau menyudutkan siapa pun. Kami hanya ingin persoalan ini diselesaikan secara menyeluruh agar tidak terus berulang dan merugikan masyarakat,” ujar Sahroni.
Forum warga berencana menyurati Wali Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perkim dan meminta audiensi. Mereka ingin pemerintah memeriksa site plan awal, dokumen revisi yang diklaim telah diterbitkan, dasar perubahan peruntukan, status penyerahan PSU apabila ada, serta kewenangan pihak yang mengaku sebagai penerus pengembang.
Warga juga meminta pemerintah mempertemukan pihak-pihak terkait agar setiap klaim dapat diuji berdasarkan dokumen, bukan sekadar pernyataan.
Sebab, jika lahan tersebut memang diperuntukkan bagi fasilitas bersama, perubahan pemanfaatannya membutuhkan kejelasan dasar hukum dan prosedur. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan antara dokumen lama dan dokumen yang diklaim sebagai revisi, pemerintah berkewajiban menjelaskan asal-usul serta keabsahannya sesuai kewenangan.
Hingga kini, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang disampaikan dalam keterangan warga untuk memastikan sah atau tidaknya revisi site plan yang dipersoalkan. Keterangan pihak yang mengaku sebagai penerus pengembang dan penjelasan resmi Dinas Perkim juga masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang.
Di Griya Sukarame, patok telah menjadi penanda persoalan yang lebih besar daripada batas tanah. Di baliknya, ada dokumen yang diperdebatkan, klaim persetujuan yang dibantah, dan warga yang menunggu kepastian.
Pemerintah kota kini dituntut memberi jawaban yang dapat diuji, apakah perubahan site plan itu benar-benar sah, bagaimana status lahan Blok E dan Blok F, serta atas dasar apa penguasaan lahan tersebut dilakukan?(Red/Wanda)





