Kadis Mode Buffering

Oleh: Herwanda Pratama

Di era digital, hampir semua orang pernah mengalami satu momen yang menjengkelkan yakni layar berhenti, lingkaran kecil berputar, lalu muncul tulisan buffering. Informasi ada, tetapi belum bisa ditampilkan. Pertanyaan sudah masuk, jawaban belum keluar.

Pekan ini, publik Bandar Lampung seperti menyaksikan versi birokrasi dari fenomena itu.

Saat ditanya wartawan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek yang berada di bawah tanggung jawab dinasnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum justru balik bertanya, “Temuannya apa ya?”

Kalimat itu sederhana. Namun dampaknya panjang.

Bukan karena salah menjawab. Bukan pula karena memilih diam. Melainkan karena pertanyaan tersebut muncul terhadap dokumen yang semestinya menjadi “bacaan wajib” seorang kepala dinas.

LHP BPK bukan undangan pernikahan yang boleh terlupa di atas meja. Ia adalah dokumen yang memuat hasil audit atas penggunaan uang rakyat. Di dalamnya ada catatan, koreksi, hingga rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Ketika pejabat yang memimpin dinas tampak belum menguasai isi dokumen tersebut, publik tentu bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang mengendalikan kemudi organisasi? Apakah laporan hanya berhenti di meja staf, sementara pimpinan baru mengetahui ketika wartawan bertanya?

Lebih ironis lagi, temuan itu bukan perkara sepele. Nilainya ratusan juta rupiah dan berkaitan dengan pengawasan proyek bernilai miliaran rupiah. Memang, kelebihan pembayaran telah dikembalikan. Namun pengembalian uang tidak otomatis menghapus pertanyaan mengenai kualitas pengawasan.

Publik tidak menuntut pejabat menghafal setiap halaman LHP BPK. Tetapi berhak berharap seorang kepala dinas memahami pokok persoalan, menjelaskan langkah perbaikan, dan menunjukkan bahwa catatan auditor telah menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar arsip.

Seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa cepat memanggil bawahan ketika ditanya. Melainkan seberapa siap ia mempertanggungjawabkan pekerjaan institusi yang dipimpinnya.

Karena pada akhirnya, yang sedang diuji bukan kecepatan internet.
Yang diuji adalah kapasitas kepemimpinan. (**)