Marindo Dorong Budaya Integritas di Lingkungan Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung serta melibatkan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, , menegaskan bahwa penerapan SAKIP dan pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Menurutnya, kedua instrumen tersebut harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas aparatur pemerintahan.

“Akuntabilitas dan integritas bukan sekadar dokumen atau laporan. Keduanya harus tercermin dalam cara kita bekerja, melayani masyarakat, dan menjalankan amanah yang diberikan,” ujar Marindo.

Ia mengatakan, berbagai capaian yang telah diraih Pemprov Lampung, termasuk nilai SAKIP kategori “BB” dan Reformasi Birokrasi kategori “A-”, harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Asisten Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, , menyebut Lampung menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam implementasi reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menurutnya, asistensi tahun 2026 difokuskan pada empat aspek utama, yakni reformasi birokrasi, penguatan SAKIP, pembangunan Zona Integritas, dan pengendalian benturan kepentingan. Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat budaya kerja kolaboratif, serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses pengambilan kebijakan berbasis data.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Lampung berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna menghadirkan birokrasi yang profesional, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pemprov Lampung juga menargetkan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi hingga mencapai kategori A. Target tersebut diyakini dapat dicapai melalui penguatan kolaborasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta komitmen bersama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di setiap lini pemerintahan.(**)