BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan meningkatkan koordinasi lintas instansi serta memperketat pengawasan terhadap komoditas strategis. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Teknis Pengendalian Inflasi di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/7/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,45. Sementara inflasi bulanan mencapai 0,55 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 2,42 persen.
Marindo mengatakan, angka tersebut menunjukkan inflasi Lampung masih dalam kondisi terkendali. Namun, pemerintah daerah tidak boleh lengah karena pergerakan harga sejumlah komoditas tetap berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.
“Rapat teknis ini bertujuan menyusun langkah yang lebih terarah dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data terbaru dari BPS, kita perlu lebih fokus pada aktivitas ekonomi dan komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Lampung,” ujar Marindo.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Diperlukan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta menetapkan skala prioritas pengawasan, terutama di daerah dan pasar yang menjadi penyumbang inflasi.
Strategi pengendalian juga diarahkan pada empat aspek utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, memastikan keterjangkauan harga, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif.
Data BPS menunjukkan inflasi tahunan tertinggi pada Juni 2026 terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25 persen. Disusul Kota Metro sebesar 3,07 persen dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,93 persen.
Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemprov Lampung berharap stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga, sehingga tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat.(Wanda)
Wali Kota Bandar Lampung Gelar Halalbihalal dengan Kepala Sekolah
Bandara Radin Inten II Tutup Sementara Imbas Erupsi Anak Krakatau
PTPN I Dukung Pusat Riset Bibit Perkebunan Nasional di Lampung Selatan
