Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan peluncuran dan pemanfaatan Satelit Lampung-1 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Lampung, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta perusahaan teknologi antariksa STAR.VISION.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan Satelit Lampung-1 bukan merupakan aset milik pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya dimiliki STAR.VISION.

Menurutnya, Pemprov Lampung bersama BRIN akan memanfaatkan data, citra satelit, dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pembangunan daerah.

“Satelit itu bukan milik Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan milik STAR.VISION. Kami bersama BRIN berkolaborasi memanfaatkan citra satelit, data, dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk kepentingan pembangunan daerah,” kata Marindo, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga  Ketua Komisi I DPRD Lampung Hadiri Upacara Operasi Gaktib dan Yustisi

Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi satelit akan diarahkan pada sejumlah sektor strategis. Di bidang pertanian, data satelit dapat digunakan untuk memetakan kondisi lahan, kawasan komoditas unggulan seperti kopi dan lada, serta memantau kecukupan jaringan irigasi.

Sementara di sektor kelautan dan perikanan, teknologi tersebut diharapkan membantu pemetaan potensi sumber daya laut dan wilayah penangkapan ikan guna mendukung produktivitas nelayan.

Adapun di bidang infrastruktur, citra satelit akan dimanfaatkan untuk memantau pembangunan jalan dan gedung serta mendukung penyusunan tata ruang yang lebih akurat.

Marindo mengatakan, data yang diperoleh nantinya diolah menggunakan teknologi AI sehingga menghasilkan informasi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

“Ke depan, kebijakan pemerintah harus berbasis data yang akurat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga  PKBI Lampung Dorong Pemuda Kawal SDGs

Dalam kerja sama tersebut, BRIN berperan memberikan pendampingan sekaligus mengatur batasan data yang dapat diakses dan dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Marindo menambahkan, kolaborasi ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital di Lampung, sekaligus mendukung kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policy*.

Terutama dalam pelaksanaan RPJMD yang menitikberatkan pada ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan, kerja sama tersebut dibangun melalui sinergi antarlembaga tanpa membebani keuangan daerah.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi yang kami bangun. Tanpa membebani APBD, tetapi manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data,” tutup Marindo. (**)

Baca Juga  M. Suhada Gelar PIP, Ajak Warga Jaga Toleransi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan