BANDAR LAMPUNG — Anggaran perjalanan umrah Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Lampung senilai Rp11 miliar menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu (LSMB) menduga terdapat penggelembungan anggaran dalam program yang dikerjakan PT Dream Tours and Travel pada 2025.

Dugaan itu mencuat setelah LSMB menggelar aksi di lingkungan Kantor Gubernur Lampung, Senin, 12 Oktober 2026. Mereka mempertanyakan dasar penetapan biaya umrah sebesar Rp38,5 juta per orang, termasuk kesesuaian harga dengan fasilitas yang diterima jemaah.

Bagi LSMB, angka tersebut perlu dibedah secara terbuka. Berapa biaya tiket pesawat, penginapan, transportasi, konsumsi, visa, dan layanan lainnya? Apakah seluruh komponen itu sebanding dengan nilai anggaran yang dibayarkan pemerintah?

“Selisih harga yang menganga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan anggaran yang menguap tanpa landasan, adanya dugaan mark up,” kata Indra, orator LSMB.

Baca Juga  Habibullah Jimad Mundur dari Bursa Rektor Unila, Peta Persaingan Berubah

Kecurigaan LSMB tidak hanya menyasar harga paket perjalanan. Mereka juga mempersoalkan sejumlah fasilitas yang diduga tidak sesuai dengan standar yang semestinya diterima jemaah.

LSMB menyinggung dugaan penggunaan hotel bintang dua dan pembatasan jatah air zamzam menjadi lima liter. Mereka membandingkan kondisi tersebut dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 yang, menurut LSMB, mengatur akomodasi minimal hotel bintang tiga atau empat, jatah air zamzam 10 liter, serta pembebanan biaya visa kepada biro perjalanan.

Jika dugaan itu benar, persoalannya bukan sekadar perbedaan kelas hotel atau jumlah air zamzam. Pemerintah perlu menjelaskan apakah layanan yang direalisasikan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pengadaan.

Sebab, nilai kontrak semestinya berbanding lurus dengan kewajiban penyedia. Ketika fasilitas yang diterima berbeda dari yang dijanjikan, dokumen kontrak dan bukti pelaksanaan menjadi kunci untuk menguji apakah terjadi pelanggaran kewajiban.

Baca Juga  Kemenag Lampung Gelar Sejuta Doa untuk Negeri

LSMB juga meminta proses pengadaan ditelusuri dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Penelusuran diperlukan untuk memastikan pemilihan penyedia dan penetapan harga berlangsung sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk membuktikan dugaan penggelembungan anggaran, pemeriksaan tidak cukup hanya membandingkan harga paket dengan tarif biro perjalanan lain. Komponen layanan, durasi perjalanan, fasilitas hotel, tiket pesawat, transportasi, konsumsi, dan kebutuhan jemaah harus diperbandingkan secara setara.

Dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak, rincian biaya, bukti pembayaran, hingga laporan realisasi pelayanan perlu diperiksa. Dari sana dapat diketahui apakah harga yang dibayarkan memiliki dasar perhitungan yang wajar atau justru menyimpan ketidaksesuaian.

Baca Juga  Komisi I Ingatkan Pelaku Usaha Hiburan Malam Taat Perizinan

Namun, dugaan mark up tidak dapat dinyatakan sebagai fakta hanya berdasarkan perbedaan harga. Pembuktian membutuhkan data dan pemeriksaan terhadap proses pengadaan serta pelaksanaan kontrak.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dari Biro Kesra Pemprov Lampung maupun PT Dream Tours and Travel mengenai dasar penetapan biaya Rp38,5 juta per orang dan tudingan ketidaksesuaian fasilitas yang disampaikan LSMB.

Pemerintah Provinsi Lampung perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran tersebut. Klarifikasi juga diperlukan dari pihak penyedia agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai harga, fasilitas, dan pelaksanaan program.(Wanda)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan