Bandar Lampung – Pemerintah pusat memangkas alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Meski terjadi pengurangan anggaran yang cukup besar, pelaksanaan program bagi masyarakat yang sudah menerima manfaat dipastikan tetap berjalan.
Ketua Satuan Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada operasional dapur MBG yang saat ini sudah beroperasi dan melayani masyarakat.
Menurutnya, pengurangan anggaran lebih berpengaruh terhadap rencana pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dibandingkan pelayanan yang sudah berjalan.
“Kalau sudah ada dapur dan sudah ada penerima manfaatnya, rasanya tidak mungkin kemudian ada yang tidak menerima hanya karena ada pemangkasan anggaran. Saya kira arah kebijakannya lebih kepada penataan dan evaluasi pembangunan dapur baru,” ujar Saipul, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga tengah melakukan penyesuaian kapasitas dapur MBG agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Jika sebelumnya terdapat dapur yang melayani hingga 3.500 sampai 3.700 penerima manfaat, kini kapasitas tersebut disesuaikan menjadi lebih kecil.
Berdasarkan ketentuan terbaru, satu dapur idealnya melayani sekitar 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat. Namun kapasitas maksimal 3.000 penerima manfaat hanya dapat diterapkan pada dapur yang memiliki jumlah tenaga juru masak bersertifikat yang memadai.
“Kalau memiliki juru masak bersertifikat, masih bisa melayani sampai 3.000 penerima manfaat. Tetapi jika tidak memiliki tenaga yang memenuhi syarat, kapasitasnya hanya sekitar 2.000 sampai 2.500 penerima manfaat,” jelasnya.
Saipul menegaskan, langkah penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan distribusi program MBG tetap berjalan efektif meskipun terjadi efisiensi anggaran.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang saat ini telah menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis tidak perlu khawatir karena pelayanan dipastikan tetap berlangsung sebagaimana mestinya.(Red)





