Bandar Lampung— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Provinsi Lampung.
Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, kepada Wakil Ketua IV DPRD Lampung Naldi Rinara dalam Rapat Paripurna di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (20/8/2025).
Dalam paparannya, Marindo menyampaikan bahwa pendapatan daerah 2026 ditargetkan mencapai Rp7,6 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun — dengan kontribusi terbesar dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp1,3 triliun — pendapatan transfer Rp3,4 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp111 miliar.
“Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Di sisi belanja, Pemprov mengarahkan anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta memperluas kualitas layanan publik secara merata. Pemerintah juga menegaskan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program daerah.
Fokus Pendidikan dan Infrastruktur
Sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam Raperda APBD 2026. Pemprov Lampung mengalokasikan Rp476 miliar untuk dana BOS dan lebih dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.
“Langkah ini bertujuan meringankan beban orang tua siswa serta memperluas akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah,” tambah Marindo.
Selain itu, Pemprov juga menargetkan kemantapan jalan provinsi mencapai 80,88% pada akhir 2026. Untuk mencapai target tersebut, disiapkan anggaran Rp1 triliun dari skema pinjaman daerah. Hingga 2029, kebutuhan total untuk peningkatan jalan diperkirakan mencapai Rp4,72 triliun.
Pemprov menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan berdampak langsung pada masyarakat. Prioritas diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Kami berharap Raperda ini menjadi dasar terwujudnya APBD yang responsif, kredibel, dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Marindo.(yen)
Pemkot Bandar Lampung Jemput Bola Perbaiki Dokumen Korban Banjir
Waduh, Dana Hibah di Dispora Bandar Lampung Diduga Dikorupsi
DPRD Lampung Dukung Pabrik Rokok HS, Serap 3.000 Pekerja Lokal
