Penunjuk Jalan Dapur MBG dan Koncoisme

Fenomena baru sejak satu tahun ini, yakni Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pakai bahasa istilah Pemerintah yang lebih keren yakni Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) seperti jadi plang penunjuk jalan arah di Bandar Lampung atau provinsi Lampung.

Karena saya lihat, di banyak sudut daerah, dapur MBG kini bukan lagi sekadar fasilitas pendukung program. Jumlahnya yang kian menjamur membuatnya terasa seperti “penunjuk jalan”, mudah ditemukan, mencolok, dan hampir selalu ada di titik-titik strategis.

Ketika “dapur MBG” mulai bermunculan di mana-mana, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari, ini soal pemerataan pelayanan, atau justru ladang baru bagi praktik kedekatan kekuasaan?

Saya akui semakin banyak dapur, secara teori, semakin luas jangkauan program.
Namun di sisi lain, realita di lapangan sering kali tidak sesederhana itu. Ketika dapur-dapur tersebut dikelola oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, maka program yang seharusnya berorientasi pada publik jadi berubah menjadi proyek “bagi-bagi kue” Di sinilah saya bisa mengistilahkan “koncoisme “.

Koncoisme bukan sekadar soal siapa dapat apa. Ia adalah penyakit lama dalam birokrasi, kedekatan lebih menentukan daripada kapasitas. Jika dapur MBG dikelola tanpa transparansi, tanpa mekanisme seleksi yang terbuka, maka bukan tidak mungkin kualitas makanan, efisiensi anggaran, hingga akuntabilitas program menjadi korban.

Lebih jauh lagi, kita perlu bertanya, apakah dapur-dapur ini benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak, atau sekadar memenuhi target proyek? Apakah bahan baku yang digunakan berkualitas? Apakah distribusinya tepat sasaran? Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari keberadaan dapur-dapur ini?

Jadi Dapur MBG boleh ada di mana-mana. Tapi arah yang ditunjukkannya harus jela, menuju kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang. (Herwanda Pratama)