Tiga Jam Bersama Gubernur Lampung

Ada satu momen yang membuat suasana siang itu berbeda dari pertemuan-pertemuan  pada umumnya. Pada hari senin (19/01/2026), saya bersama belasan wartawan yang tergabung di Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung  melihat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdiri di depan papan tulis layaknya seperti dosen yang menerangkan mata kuliah kepada mahasiswa.

Berada di ruang kerja Gubernur Lampung, Di sampingnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto,
Kepala Bapenda Lampung Slamet Riyadi dan Plt Kepala BPKAD Lampung Nurul Fajri, Mirza berdiri bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai saksi proses berpikir.

Di titik itu, ruangan berubah fungsi. Bukan lagi ruang audiensi, melainkan ruang kelas.
Dengan spidol di tangan, Gubernur mulai menarik garis, menulis angka, lalu menghubungkannya satu sama lain.

dihadapan belasan “kuli tinta” itu ia menerangkan program Lampung kedepan seperti pemasukan Pendapatan Asli Daerah, Desaku Maju hingga pembangunan mega proyek di Lampung kedepan.

Tidak ada kalimat berbunga. Yang ada adalah logika sebab–akibat. Seperti seorang dosen yang sedang mengajar mahasiswa tingkat akhir, ia menjelaskan satu per satu, sabar, dan berulang jika perlu.

Basis Mirza sebagai pengusaha terasa kuat di momen ini. Cara pandangnya tidak berhenti pada angka, tetapi pada arus. Ke mana uang bergerak, di mana ia bocor, dan siapa yang paling diuntungkan. Ekonomi tidak dibicarakan sebagai teori, melainkan sebagai praktik sehari-hari yang dampaknya langsung menyentuh petani, pedagang, dan masyarakat kecil.

Yang menarik, Gubernur tidak hanya menjelaskan. Ia mengetes wartawan, diminta menghitung ulang potensi pendapatan, memproyeksikan kenaikan pajak, bahkan membandingkan dampak kebijakan jika satu variabel diubah.
Ruangan sempat sunyi. Bukan karena tegang, tetapi karena berpikir.

Di situlah terasa perbedaan pendekatan. Biasanya, wartawan menguji pejabat dengan pertanyaan. Sore itu, justru pejabat menguji wartawan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa diskusi berjalan pada level yang sama.

Bahwa kritik dan pengawasan publik lahir dari pemahaman, bukan asumsi.
Pendekatan ini mungkin tidak populer.

Tidak terasa pertemuan itu sampai tiga jam, bahkan Yai Mirza sapaan akrabnya itu mengajak seluruh wartawan didalam ruangan itu shalat ashar di masjid lingkungan Pemprov saat azan mulai berkumandang, kemudian melanjutkan kembali diskusi.

Menjelang sore, saya menangkap satu kesan kuat: Lampung sedang dipimpin oleh seseorang yang tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi berpikir dalam bahasa ekonomi.

Ketika pertemuan berakhir, papan tulis penuh coretan angka. Spidol diletakkan. Waktu habis. Tetapi justru di situlah percakapan sesungguhnya dimulai, di kepala masing-masing wartawan yang pulang dengan satu tugas, memahami, menguji, dan mengawasi penerapan itu.(Herwanda Pratama)