PESISIR BARAT — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyusun peta jalan penanganan konflik manusia dan satwa liar untuk melindungi keselamatan warga sekaligus menjaga kelestarian satwa beserta habitatnya.

Upaya tersebut dibahas dalam Lokakarya Penanggulangan dan Penyusunan Roadmap Interaksi Negatif antara Manusia dan Satwa Liar di Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Rabu (28/10/2026).

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan diwakili Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko dalam kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan konservasi, lembaga lingkungan, dan masyarakat.

Penyusunan peta jalan ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi konflik manusia dan satwa liar yang berpotensi mengancam keselamatan warga, merusak lahan pertanian dan perkebunan, serta membahayakan keberlangsungan hidup satwa.

Baca Juga  Pengacara Korban KDRT Puji Profesionalisme Penyidik Polres Lampura

Perubahan fungsi lahan, penyempitan habitat, berkurangnya sumber pakan alami, dan meningkatnya aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu konflik tersebut.

Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dilakukan setelah konflik terjadi. Diperlukan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta pembagian peran yang jelas antarlembaga agar respons di lapangan lebih cepat dan terarah.

Melalui roadmap tersebut, Pemkab Pesisir Barat berharap tersusun prioritas program dan tahapan penanganan untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang. Dokumen itu diharapkan menjadi pedoman operasional yang sesuai dengan kondisi ekologis dan kebutuhan masyarakat di wilayah rawan konflik.

Lokakarya ini dihadiri perwakilan Polres Pesisir Barat, Kodim 0422/Lampung Barat, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, serta sejumlah organisasi dan lembaga konservasi.

Baca Juga  Sumur Bor PTPN IV Regional VII, Harapan Baru bagi 1.358 Keluarga

Pemkab Pesisir Barat berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat menekan risiko konflik, melindungi sumber penghidupan masyarakat, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata agar masyarakat merasa lebih aman tanpa mengabaikan kelestarian satwa liar dan habitat alaminya.(Wit)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan