Winarti: Jangan Diam Jika Kebijakan Tak Pro Rakyat

Lampung Barat — Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Winarti, menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan di Kabupaten Lampung Barat menjadi bukti PDI Perjuangan terus tumbuh sebagai partai yang matang, demokratis, dan konsisten menjalankan mekanisme organisasi.

Penegasan tersebut disampaikan Winarti saat memberikan sambutan pada Musyawarah Anak Cabang (Musancab) VI PDI Perjuangan Lampung Barat Tahun 2026 yang digelar di GOR Ajisaka, Kawasan Sekuting Terpadu, Kecamatan Balik Bukit, Kamis (15/1/2026).

Musancab yang digelar lima tahunan ini dihadiri jajaran pengurus PDI Perjuangan dari berbagai tingkatan, kader partai, serta tamu undangan dari unsur pemerintah daerah dan perwakilan partai politik lainnya.

Dalam sambutannya, Winarti menekankan bahwa proses regenerasi kepemimpinan di tubuh PDI Perjuangan berjalan sehat tanpa menegasikan peran partai politik lain dalam menjaga iklim demokrasi di Lampung Barat.

“Regenerasi kepemimpinan di Lampung Barat ini adalah bukti PDI Perjuangan terus berkembang. Kami juga menitipkan partai kepada Pak Bupati serta menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan partai lain, instansi, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Winarti.

Ia mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan agar senantiasa disiplin mengikuti arahan dan keputusan partai. Menurutnya, Musancab merupakan agenda organisasi yang wajib dijalankan secara tertib sesuai mekanisme partai.

Winarti juga menyampaikan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan.
Ia menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat harus didukung, sementara kebijakan yang tidak pro rakyat wajib dikritisi secara konstruktif.

“Kita adalah partai penyeimbang. Kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi rakyat harus kita dukung penuh, sejalan dengan visi dan misi bupati, gubernur, dan presiden,” tegasnya.

Menurut Winarti, Lampung Barat menjadi perhatian khusus PDI Perjuangan dalam lima tahun ke depan. Karena itu, kader diminta aktif mengawal kebijakan publik dan menyampaikan kritik melalui jalur resmi partai jika ditemukan program yang tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kalau ada program yang tidak pro rakyat, sampaikan melalui Fraksi DPRD Lampung Barat. Laporkan jika ada pembangunan yang tidak benar, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat,” ujarnya.

Winarti juga menyinggung masih adanya pekerjaan rumah di sektor infrastruktur dan meminta kader turut membantu pemerintah daerah agar pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ia mengapresiasi kinerja Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus yang dinilai telah bekerja keras membangun daerah.
Selain itu, Winarti mengapresiasi penyambutan Musancab yang menampilkan seni dan budaya lokal sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah serta pentingnya dukungan terhadap perbaikan infrastruktur jalan, mengingat Lampung Barat merupakan daerah penyangga pangan.

Winarti turut mengingatkan kader agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam, dengan belajar dari pengalaman penanganan bencana oleh Baguna PDI Perjuangan di berbagai daerah.
Menutup sambutannya, Winarti menegaskan bahwa siapa pun yang ditugaskan menjadi Ketua PAC wajib siap menjalankan amanah partai dengan penuh disiplin. Keputusan DPD bersifat final dan harus diterima seluruh kader.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat, Parosil Mabsus, menekankan pentingnya soliditas dan kedewasaan berpolitik di internal partai. Menurutnya, perbedaan dalam kontestasi politik adalah hal wajar, namun seluruh kader harus kembali bersatu demi kepentingan bersama.
Parosil menegaskan PDI Perjuangan Lampung Barat mendukung kepemimpinan kepala daerah, baik bupati, gubernur, hingga presiden, selama kebijakan yang dijalankan berpihak kepada rakyat.
Ia juga mengajak seluruh kader menjaga marwah partai serta mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, dan pelayanan kesehatan gratis agar berjalan optimal dan tepat sasaran. (Wyd)