DPRD Lampung Soroti Data Wisata Nataru, Wanti-wanti PAD Lampung Bocor

Penulis: Admin - Januari 13, 2026 7:58 pm 2 Menit Membaca

Bandar Lampung— Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) menuai sorotan tajam dari DPRD Provinsi Lampung. Klaim kenaikan hingga 2,4 juta pengunjung dinilai tidak sejalan dengan realisasi pajak hotel dan tingkat okupansi yang justru stagnan.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI yang saya dapat dari teman-teman media, okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” kata Basuki, Selasa (13/1).
Menurutnya, jika benar terjadi lonjakan wisatawan dalam jumlah besar, seharusnya dampaknya terasa langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik.
“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh, pajak naik. Ini tidak terjadi. Maka wajar kalau muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” tegas politisi PKB tersebut.
Komisi II DPRD Lampung berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta PHRI untuk duduk bersama dan membuka data secara transparan guna menjelaskan perbedaan angka tersebut.
“Kita mau dalami. Kita panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memastikan datanya benar. Karena ini menyangkut PAD,” ujarnya.
Basuki menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Ia mengajak semua pihak bersikap transparan agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data riil.
“Kalau datanya transparan dan jujur, kebijakan juga akan tepat. Jangan sampai angka besar hanya jadi klaim, tapi tidak pernah terkonversi jadi pendapatan daerah,” pungkasnya.
Perbedaan klaim antara Dinas Pariwisata dan PHRI tersebut dinilai berpotensi menyesatkan perencanaan daerah apabila tidak segera diluruskan, terutama dalam upaya optimalisasi PAD Provinsi Lampung.(Red)