MESUJI — Deden Cahyono kembali menjalankan tugas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji setelah putusan bebas yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Kembalinya Deden ditandai dengan apel perdana di halaman Kantor Bawaslu Mesuji, Senin (19/10/2026).
Pengaktifan kembali Deden ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 345/HK.01.01/K1/10/2026. Keputusan tersebut terbit setelah rangkaian proses hukum yang dijalaninya berakhir.
Perkara Deden sebelumnya diputus Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk pada 15 Juli 2026. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerbitkan Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2026/PT TJK pada 26 Agustus 2026.
Status hukum perkara tersebut kemudian diperkuat dengan surat keterangan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang tertanggal 15 September 2026.
Dalam apel perdana, Deden menegaskan bahwa kembalinya dirinya ke kantor bukan sekadar menjalankan rutinitas, melainkan menjadi momentum untuk membenahi tata kelola organisasi dan memperkuat profesionalisme jajaran Bawaslu Mesuji.
“Alhamdulillah, melalui proses persidangan, saya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut membebaskan saya dan memulihkan hak, kedudukan, harkat, serta martabat saya,” kata Deden.
Ia mengungkapkan, perjalanan hukum selama kurang lebih satu tahun terakhir menjadi pengalaman berat sekaligus pelajaran penting. Ia mengaku telah melewati berbagai tahapan proses hukum, mulai dari pemeriksaan hingga menjalani penahanan selama sembilan bulan.
Meski demikian, Deden mengatakan tidak ingin menjadikan kepulangannya sebagai ajang untuk mencari kesalahan atau membalas pihak tertentu.
“Saya kembali bukan untuk mencari musuh dan bukan untuk membalas. Tetapi saya juga kembali bukan untuk berpura-pura bahwa tidak pernah terjadi apa-apa. Apa yang telah terjadi harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” ujarnya.
Menurut Deden, pengalaman tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki sistem kerja, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta membangun budaya organisasi yang lebih tertib dan terbuka.
Ia meminta seluruh anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu Mesuji meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap aturan. Setiap pekerjaan, kata dia, harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mulai hari ini, saya ingin Bawaslu Kabupaten Mesuji berubah menjadi lebih baik. Lebih tertib, lebih disiplin, lebih terbuka, lebih profesional. Dan yang paling penting, lebih bertanggung jawab,” tegasnya.
Deden juga mengingatkan bahwa loyalitas dalam menjalankan tugas tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan pribadi kepada seorang pemimpin. Loyalitas harus diarahkan kepada amanah, peraturan, sumpah jabatan, dan institusi.
“Saya tidak membutuhkan loyalitas buta kepada Deden Cahyono. Yang saya minta adalah satu: setialah kepada amanah, setialah kepada aturan, setialah kepada sumpah dan tanggung jawab jabatan kalian, setialah kepada lembaga ini,” katanya.
Dalam memimpin Bawaslu Mesuji ke depan, Deden berjanji mengedepankan keadilan, ketegasan, dan tanggung jawab. Ia memastikan setiap persoalan maupun pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan emosi atau dendam pribadi.
“Memaafkan bukan berarti menghapus aturan. Membuka lembaran baru bukan berarti kita kembali bekerja dengan cara lama,” ujarnya.
Deden berharap seluruh jajaran dapat meninggalkan ego dan kebiasaan saling menyalahkan. Ia mengajak keluarga besar Bawaslu Mesuji membangun lingkungan kerja yang menjunjung kejujuran, keterbukaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
“Saya kembali untuk membenahi. Saya kembali untuk membangun. Saya kembali untuk menjalankan amanah,” tandasnya.
Kembalinya Deden Cahyono sebagai Ketua Bawaslu Mesuji diharapkan menjadi titik awal pembenahan internal sekaligus memperkuat komitmen lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu secara profesional, berintegritas, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.(Rls)




